Pangkalpinang - Satuan polisi pamong praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun sedikitnya lima kegiatan yang berbasis responsif gender untuk penganggaran pada tahun 2019 - 2022. Demikian dikatakan Yamowa'a Harefa, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (28/03).
"Hal ini merupakan upaya dalam percepatan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," kata Yamowa'a.
Adapun kelima kegiatan yang disusun tersebut adalah kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas anggota salinmas se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pendidikan dan Pelatihan bencana dan kebakaran bagi satlinmas, Pendidikan dan pelatihan dasar Pol PP, Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP, dan Pendidikan dan pelatihan Pemadam Kebakaran bagi Satpol PP.
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah pada Bab V dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dituangkan dalam dokumen KUS/PPAS, RKA Perangkat Daerah, RAPBD, dan DPA PD. Kemudian dilakukan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berbasis Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang terdapat dalam rencana strategis (RENSTRA) masing-masing Perangkat Daerah.
"Penyusunan penganggaran berbasis gender ini ditujukan guna peningkatan kualitas diri, tidak hanya untuk kaum laki-laki saja tapi juga kaum perempuan," tambahnya.
Penyusunan penganggaran pengarusutamaan gender ini semula diawali dengan rangkaian advokasi. Bertindak sebagai koordinator adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikutnya diselenggarakan berbagai penguatan-penguatan kapasitas pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan PPRG dengan mengundang semua perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Dengan adanya penyusunan program dan kegiatan berbasis responsif gender ini diharapkan tidak akan ada lagi bias gender dalam Pembangunan Daerah khususnya pada Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," harap Yamowa'a.
